CATATAN AKHIR TAHUN 2010

JAMBI SATU KESATUAN EKOSISTEM YANG TERKOYAK MULTI KEPENTINGAN

Oleh : KKI Warsi Jambi

Kawasan hutan di Provinsi Jambi merupakan pusat hutan hujan tropis di Sumatera, yang tercakup dalam satu kesatuan eksositem dari hulu hingga hilir. Kawasan hutan Jambi, berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi sebagaimana dituangkan dalam SK Gubernur Nomor 108 Tahun 1999 seluas 2.179.440 hektar atau 42 persen dari total luas Provinsi Jambi yang terdiri atas: Hutan Produksi Terbatas (0,59%), Hutan Produksi Tetap  (18,39%), Hutan Lindung (3,75%), Hutan Suaka Alam (0,59%), Hutan Pelestarian Alam (12,72%) dan Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat/HP3M (0,60%).

Namun secara real di lapangan, dari 42 persen hutan kawasan hutan tersebut yang masih memiliki tutupan bagus diperkirakan tidak lebih dari  800 ribu ha. Hal ini terjadi karena intensifnya ekploitasi kawasan hutan untuk berbagai peruntukan seperti HTI, sawit, transmigrasi dan pertambangan.  Hingga tahun 2008, HGU yang telah dikeluarkan oleh BPN pusat untuk perkebunan sawit di Jambi tercatat seluas 1.203.545 hektar. Namun  yang baru di tanam  sekitar 400.000 hektar atau hanya 33,33 persen dengan total produksi 1.156.414 ton. Dengan demikian produktivitas lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh peruhahaan perkebunan di Jambi tergolong rendah yakni hanya 2,89 ton/hektar.

Berdasarkan RTRWP Jambi (1995), lokasi izin HGU yang telah dikeluarkan tersebut semuanya berada di luar kawasan hutan. Namun secara ekologis penggunaan lahan untuk HGU ini  juga ada yang berada pada kemiringan > 40 persen terutama di sisi barat Jambi,  Merangin, Bungo, dan Sarolangin yang  menganggu kawasan lindung daerah tangkaan air. Tidak hanya itu, perebutan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, juga masing sangat tinggi, sepanjang 2010 perkebunan skala besar juga masih sangat aktif mengembangkan lahan baru. Namun karena sudah sangat terbatasnya lahan yang tersedia, maka perusahaan sawit secara aktif mengakuisisi lahan yang dikelola oleh rakyat/petani baik dengan pola kemitraan dan bahkan membeli secara langsung.

Di sisi lain, ekspansi lahan untuk HTI di Jambi juga sangat besar, pemerintah menargetkan pembangunan 5 juta hektar HTI pada tahun 2009 dan sampai 9 juta hektar pada tahun 2014 di seluruh Indonesia.  Berdasarkan data yang dihimpun Warsi saat ini terdapat  17 perusahaan HTI dengan luas kawasan kelola mencapai 663.809 ha. Selain itu juga terdapat 52.000 kawasan hutan yang dicadangkan untuk HTI atas nama PT Rimba Hutani Mas. Selain itu, juga terdapat HP aktif di Jambi seluas 72.095 yang dikelola PT Harapan Tiga Putra dan PT Putra  Duta Wood. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel Perkembangan IUPHHK-HTI Di Provinsi Jambi di bawah ini.

No Nama IUPHHK-HTI SK IUPHHK-HTI

(No & Tgl SK)

LUAS

(Ha)

Keterangan
A. SK DEFINITIF
1. PT. Jebus Maju No. SK.342/Menhut-II/2004

Tgl. 9 September 2004

15.012 Swasta
2. PT. Limbah Kayu Utama No. 327/Kpts-II/1998

Tgl. 27 Februari 1998

19.300 Swasta
3. PT. Rimba Hutani Mas No. 167/Kpts-II/1998, 26-02-98

No. 68/Menhut-II/2004, 09-03-04

51.260 Swasta
4. PT. Wira Karya Sakti No. SK.346/Menhut-II/2004

Tgl. 10 September 2004

293.812 Swasta
5. PT. Gamasia Hutani No. 820/Kpts-II/1999

Tgl. 30 September 1999

19.675 Swasta
6. PT. Tebo Multi Agro No. 401/Menhut-II/2006

Tgl. 19 Juli 2006

19.770 Swasta
7. PT. Agronusa Alam Sejahtera No. SK.464/Menhut-II/2009

Tgl. 5 Agustus 2009

22.525 Swasta
8. PT. Mugitriman Internasional No. SK.419/Menhut-II/2009

Tgl. 13 Juli 2009

37.500 Swasta
9. PT. Bukit Kausar No. SK.436/Menhut-II/2009

Tgl. 23 Juli  2009

10.785 Swasta
10. PT. Malaka Agro Perkasa No. SK.570 /Menhut-II/2009

Tgl. 28 September 2009

24.485 Swasta
11. PT. Arangan Hutani Lestari No. 660/Kpts-II/1995

Tgl. 12 Desember 1995

9.400 Patungan
12. PT. Dyera Hutani Lestari No. 31/Kpts-II/1997

Tgl. 13 Januari 1997

8.000 Patungan
13. PT. Samhutani No. 86/Kpts-II/1999

Tgl. 25 Februari 1999

35.955 Patungan
14. PT. Wanakasita Nusantara No. 672/Kpts-II/1995

Tgl. 18 Desember 1995

9.030 Patungan
15. PT. Wana Perintis No. 781/Kpts-II/1996

Tgl. 18 Desember 1996

6.900 Patungan
16. PT. Wana Teladan No. 408/Kpts-II/1996

Tgl. 5 Agustus 1996

9.800 Patungan
17. PT.  Wana Mukti Wisesa No. 275/Kpts-II/1998

Tgl. 27 Februari 1998

9.105 Patungan
18. PT. Lestari Asri Jaya No. 141/Menhut-II/2010 61.495 Swasta

 

         
Sub Total 663.809
         
B. PENCADANGAN      
1. PT. Rimba Hutani Mas No. S.777/Menhut-IV/2008

Tgl. 12 Desember 2008

52.000  
2. PT. Duta Alam Makmur No. S.224/Menhut-IV/2009

Tgl. 24 Maret 2009

83.675 Sudah dibatalkan mentri
Sub Total 52.000
T O T A L 715.809

 

Perkembangan HPH Di Provinsi Jambi

 

No Nama HPH SK HPH

(No & Tgl SK)

LUAS

(Ha)

Keterangan
A. HPH AKTIF
1. PT. Harapan Tiga Putra SK.382/Menhut-II/05, 11-11-05 11.095  
2. PT. Putra Duta Wood 178/Kpts-IV/88, 21-3-1988 61.000  
Total 72.095

 

Penurunan kualitas lingkungan di Provinsi Jambi, juga didukung oleh kahadiran usaha pertambangan yang juga tumbuh pesat di Jambi. Dari data yang berhasil di himpun Warsi, sejumlah Kabupaten di Jambi mengandung Batubara, yaitu di Kabupaten Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Sarolangun dan Kabupaten Muarojambi, dengan luas lahan yang bervariasi.  Pertambangan di Jambi, dilakukan secara legal maupun illegal dan setengah legal, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun perorangan. Kebanyakan perusahaan tambang mengangkat batubara namun masih berada dalam tahap eskplorasi. Ketika masih berada dalam tahap ini, perusahaan tambang tidak berkewajiban melakukan reklamasi terhadap kawasan yang dikelolanya, sehingga jangan heran, jika melihat bekas-bekas tambang yang ada di Jambi dibiarkan begitu saja.

Alih Fungsi hutan di Jambi, juga disebabkan untuk areal transmigrasi. Di Jambi penyelenggaraan transmigrasi dimulai sejak tahun 1967/1968 dengan menempatkan transmigran pertama 49 KK di UPT Rantau Rasau I dan 200 KK di UPT Rantau Rasau II Kabupaten Tanjung Jabung, artinya sampai saat ini telah berlangsung lebih dari 40 tahun, telah membangun sebanyak 202 unit pemukiman trasmigrasi  sebasnyak 82.297 KK/350.048 jiwa, yang tersebar di 8 kabupaten yaitu Batanghari, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjab Barat, Tanjab Timur dan Tebo.

Semua hal di atas menunjukkan sepanjang tahun 2010 sangat tinggi ekspansi modal pada usaha-usaha yang berbasiskan lahan dan sumber daya alam. Dalam peningkatan ekonomi dan pembangunan cenderung dapat mengabaikan penghancuran ekosistem secara masif dan luas, yang sangat mungkin mendorong timbulnya konflik, baik konflik dengan masyarakat setempat maupun dengan satwa.

Sepanjang 2010 ini, menurut catatan Warsi terjadi konflik-konflik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Konflik dengan perusahaan ini, timbul karena masyarakat disekitar hutan telah dirugikan hak-haknya sebagai warga negara. Sebagai contoh konflik PT TLS dan masyarakat sekitar, timbul karena tidak adanya pengakuan hak kepemilikan lahan warga desa.  Sedangkan di Senyerang sekitar 7 ribu ha lahan masyarakat diduduki oleh PT WKS, konflik ini secara langsung telah menyebabkan seorang warga desa harus kehilangan nyawanya. Sedangkan di Pemayungan, masyarakat desa yang sudah  ratusan tahun hidup di wilayah itu, harus berhadapan dengan pasukan pengamanan PT WKS, yang berujung pada penangkapan warga desa, hingga kini kasus ini masih bergulir dipengadilan Tebo.

Sedangkan di wilayah hulu, masyarakat dikejutkan dengan akan dibagunnya HTI di wilayah yang menjadi sumberair dan juga perlindungan ekosistem warga setempat, sehigga secara total masyarakat menolak izin pencadangan PT DAM di eks HPH eks Nusa Lease dan Serestra II, untungnya persatuan masyarakat yang sangat solid di wilayah ini, sehingga suara masyarakat masih di dengar oleh pemerintah dan dicabutnya pencadangan HTI di wilayah ini.

Selain konflik dengan perusahaan, sepanjang 2010 perubahan fungsi hutan alam ke berbagai peruntukan juga telah menyebabkan timbulnya konflik dengan satwa. Di Koto Tengah Tebo, seorang warga tewas di injak gajah, sementara di Kumpeh seorang yang tewas di terkam harimau, kasus harimau memangsa manusia ini merupakan kelanjutan dari kasus tahun sebelumnya yang juga menelan korban hingga belasan orang.  Selain yang konflik langsung, harimau juga sudah mulai berkeliaran di pemukiman warga di Muara Emat Kerinci, yang menyebabkan warga takut ke ladang.

Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No Konflik Lokasi Korban Motif
Lahan Satwa Luka Tewas
1.   Harimau vs Manusia Desa Sungai Nilau, Kecamatan Sungai Manau Kab Merangin - - Harimau turun ke desa
2. Warga vs PT Wira Karya Sakti   Desa Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjungjabung Barat   1 orang Penyerobotan lahan
3. Gabungan Kelompok Tani vs PT Mitra Agro Lestari   Simpang Meranti, Kabupaten Sarolangun - - Penyerobotan lahan
4. Warga vs PT BBS(Bukit Bintang Sawit)   Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpe Ilir Kabupaten Muaro Jambi     Jual Beli lahan yang tidak sesuai dengan perjanjian
5. Warga vs PT TMA  (Tebo Multi Agro)   Desa Sungai Abang, Kabupaten Tebo     Penyerobotan lahan
6. Warga vs PT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera)   Desa Koto Buayo Kabupaten Batanghari 1 luka   Ketidakjelasan pengembalian sertifikat lahan masyarakat
7. Warga vs PT LAJ (Lestari Asri Jaya)   Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo 1 orang ditahan   Penyerobotan lahan dan
8.   Warga vs Gajah Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo   1 tewas Gajah serang kebun karet dan sawit masyarakat
9.   Warga vs harimau Kempeh Ulu, Kabupaten Muarojamb 1 1 Harimau memangsa manusia, merupakan kelanjutan tahun 2009 yang jumlah korbannya mencapai belasan orang
10.   Warga vs Harimau Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci 1 orang   Harimau berkeliaran dan tidak sengaja ditabrak oleh warga
11.   Warga vs harimau Jujuhan     Harimau makan ternak
12.   Warga vs harimau Limun, barangAsai, Bukit Bulan     Konflik dengan warga desa
13. Warga vs PT WKS   Desa Sekumbung, Kabupaten Muaro Jambi     Penyerobotan lahan
14 Warga lima desa vs PT IIS (Indosawit Subur)   Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjungjabung Barat     Ketidakjelasan batas lahan antara masyarakat dengan perusahaan
15. Warga vs PT KDA (Krisna Duta Agroindo)   Desa Jelatang, Kabupaten Merangin     Pencemaran sungai dan sumur warga oleh limbah perusahaan
15.   Warga vs gajah Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan Tujuh Koto Kabupaten Tebo   1 orang 40 Gajah mengamuk
16. Petani vs PT KS (Kirana Sekernan)   Desa Sekernan, Berembang, Tunas Baru, Bukit Baling, Tanjung Lanjut, Kaos dan Suak Putat, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi     Penyerobotan lahan
17.   Warga vs harimau Bedeng 12 Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci   Ternak  
18. Warga Vs PT ABC   Desa Dusun Mudo Kecamatan Batang Asam Kab Tanjabbar     Warga mempertanyakan izin HGU
19. Warga Vs PT AA   Desa Muara Ketalo tebo Ilir Tebo     Warga mempertanyakan dana komuniti development
20. Warga Vs PT Kaswari   Desa Pandan Lagam, Suka Maju dan rantau Maju, Kec Geragai Tanjabtim     Penyerobotan lahan
21. Warga Vs WKS   Desa Danau Lamo MaroSebo Tebo     Penyerobotan Lahan oleh perusahaan, tanaman warga di cabut perusahaan
22. Warga PT WKS   Desa Sekumbung Kabupaten Muara Jambi     Penyerobotan Lahan
23 Warga vs PT Bumi Bara Perkasa (tambang batubara)   Kecamatan Rantau Pandan Bungo     Ganti Rugi lahan warga yang tak kunjung selesai
24 Warga Vs PT Anugrah Bungo Lestari   Desa senamat Bungo     Warga menuntut kontribusi perusahaan atas pencemaran yang diterima warga
25. Warga Vs Asiatik Persada   Desa Bungku Kecamatan Bajubang Batanghari     Merupakan konflik lanjutan sejak 2005, warga desa menuntut ganti rugi pada Asiatik Persada

 

Ketidak seimbangan dan ketidaktertiban pengelolaan sumberdaya alam di Jambi, selain menimbulkan anka konflik langsung secara nyata juga mengganggu kehidupan masyarakat lainnya, tidak cukup bencana alam yang dialami oleh masyarakat akibat kehilangan hutan seperti banjir, longsor dan kekeringan.  Sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:

No Bencana Alam Kerugian dan Korban Lokasi
1. Banjir  dan Longsor 1 orang Tewas,  puluhan rumah terendam Desa Kumun Sungai Penuh
2. Banjir Ribuan ha sawah terendam Kecamatan Tabir Merangin
3. Banjir Ribuan rumah terendam, 50 ha sawan terendam Kecamatan Bathin XXIV  Batanghari
4. Banjir 2.500 rumah terendam 21 Desa dan 5 Kecamatan di Kabupaten Sarolangun
5. Banjir Ribuan ha sawah terendam Hampana Rawang Kerinci
6. Banjir 5 ha padi ladang mati Desa Muara Indung Sarolangun
7. Banjir Jalan Lintas Sarolangun Tembesi Lumpuh Desa Karang Mendapo Sarolangun
8. Banjir Ratusan rumah nyaris tenggelam Kelurahan Lebak Bandung dan Payo lebar, Kecamatan Jelutung

Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura

Kota Jambi

9. Banjir Puluhan hektar sawah terendam Desa Debai , Desa Tanjung pauh Kabupaten Kerinci
10. Banjir Ruas jalan tergenang air menyebabkan kemacetan Jalan Pattimura , depan SPBU Kota Jambi
11. Banjir Puluhan rumah warga terendam. Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
12. Longsor Lima rumah hancur dan 32 rumah lainnya rusak parah Perumahan Permata Kenali Kelurahan Kenali Besar, Kotabaru, Kota Jambi
13. Longsor 18 rumah tertimbun Desa Talang Lindung Kecamatan Sungai Penuh

 

Selain data diatas, pengelolaan sumberdaya ini, juga menimbulkan dampak luas yang menganggu masyarakat skala luas, seperti hancurnya inftastuktur jalan. Truk-truk tonase basar yang mengangkut CPO dan batubara telah menyebabkan ruas jalan di Jambi tidak pernah bisa dikatakan mulus, baik jalan di kota maupun yang menghubungkan antar kabupaten. Kalau dilihat rentetan kejadian akibat buruknya infrastruktur ini teleh menimbulkan korban yang sangat banyak. Ini merupakan dampak tidak langsung akibat pengelolaan sumberdaya alam di Jambi yang belum dilakukan secara arif dan bijaksana dan hanya berorientasi pada kepentingan sesaat.

Selain keserakahan bisnis skala besar, pertambahan populasi juga mengalami peningkatan terutama laju migrasi dari wilayah lain. Menjadi beban kembali karena migrasi ini juga berupaya untuk mengembangkan usaha yang berbasis lahan dan sumber daya alam.

Selain konflik diatas, pengelolaan sumberdaya alam di Jambi, juga menyebabkan terancamnya kawasan-kawasan yang menjadi sumber pangan, untuk tidak lagi dapat menyokong kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya karena beralihfungsinya kawasan hutan dalam waktu singkat. Wilayah tengah dan hilir Provinsi Jambi sebagai salah satu penghasil pangan, terutama padi sawah dan padi ladang, terancam untuk kehilangan potensinya. Untuk potensi padi sawah yang  dikembangkan di wilayah hulu dan tengah, terancam akan kehilangan sumber air akibat terdegradasinya hutan yang menjadi sumber air untuk kebutuhan pengairan. Di sisi lain juga terjadi alih fungsi kawasan menjadi areal perkebunan, sehingga lahan-lahan yang menjadi sumber pangan terancam hilang dan ini berpotensi menimbulkan masalah pangan bagi masyarakat Jambi. Kerawanan pangan juga mengancam wilayah hilir, karena sebagian sawah di wilayah ini  semakin sering  dihampiri banjir karena alih fungsi hutan di wilayah hulunya.

Menurut pandangan Warsi, jika kasus-kasus diatas tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut diatas akan menjadi bom waktu yang akan meledak 5 atau 8 tahun lagi ketika lahan dan sumber daya alam tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan bisnis besar, individual pemilik modal dan bahkan para petani lokal sendiri. Pergesekan akan semakin keras dan akhirnya yang akan dirugikan adalah rakyat yang paling marginal, karena mereka cenderung diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Ada komunitas orang rimba yang selain marginal juga minoritas, kelompok masyarakat Bathin IX, suku melayu yang selama ini mendiami wilayah sepanjang Batanghari, suku penghulu dan Bathin di hulu Batanghari  dan tentunya juga sebagian dari masyarakat migran yang juga miskin

Pemerintah adalah aktor utama yang dapat memperlambat ledakan yang akan timbul karena memiliki kewenangan mengatur regulasi dan penindakan pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat. Namun jika pamerintah abai akan hal ini, maka lima tahun ke depan, kehidupan masyarakat di Jambi, terutama kaun marginal akan semakin marginal dan kemiskinan akan semakin berkembang biak. Yang kaya raya dan sejahtera tetap segelintir orang yang mengeruk sumberdaya dengan serakahnya.

Menurut pandangan Warsi, langkah yang harus diambil pemerintah harus kembali memandang Jambi sebagai satu kesatuan ekosistem sungai Batanghari yang dapat kita sebut sebagai bagian utama dari bioregion Batanghari. Seluruh wilayah berinteraksi dalam akses sungai utama ini, sehingga semua kegiatan yang dilakukan tidaklah terlepas dari sinergi antar kabupaten dan antar wilayah hulu dan hulir. Tetap harus ada kawasan yang dipertahankan sebagai hutan untuk mengatur keseimbangan hidrologi dan juga memberikan ruang kepada masyarakat yang paling dekat berintegrasi dengan sumber daya.

Pada dasarnya semua kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk yang lain jadi bukan untuk yang lain seperti hewan, pohon ataupun kelompok tertentu.

Menjadi penting bahwa satu kegiatan pembangunan yang akan akan menguntungkan satu kelompok atau wilayah dapat dipastikan akan memberi efek positif terhadap kelompok atau wilayah lain. Secara sederhana dapat dikatakan pembangunan di hulu harus mendukung kesejahteraan masyarakat di hilir begitu juga sebaliknya.

Tata ruang akan dapat menjadi alat yang menjaminkan kegiatan pembangunan dapat dikelola pada semua wilayah dengan memberi manfaat atau tidak merugikan masyarakat  atau wilayah yang lain. Sinergitas antar kegiatan sangat penting karena  Propinsi Jambi yang jelas merupakan satu ekosistem besar Batanghari

About these ads
Komentar tulisan or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: