GERAKAN KOPERASI DI INDONESIA.

EKONOMI KOPERASI

Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara-negara di Amerika Latin, negara-negara di Afrika dan negara-negara di Asia, undang-undang atau peraturan tentang perkoperasian yang diciptakan oleh pemerintah bersifat sangat mendetail. Sikap yang demikian ini mungkin bisa diberikan jika di dalam negara yang bersangkutan, jumlah warga yang terdidik atau tenaga pemimpin adalah langka dan sebagian besar rakyatnya masih buta huruf. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi dengan negara-negara tersebut umumnya sangat formal. Selanjutnya, dalam perkembangannya pejabat-pejabat pemerintah mulai mengawasi kegiatan koperasi, termasuk di dalamnya penempatan pegawai / personalia dalam koperasi atau setidak-tidaknya memberikan persetujuan dalam pengangkatan pegawai / personalia dalam organisasi koperasi. Undang-undang atau Peraturan yang dibuat terlalu mendetail, menjadikan campur tangan pemerintah dalam kehidupan koperasi makin mendalam dan akhirnya koperasi dijadikan alat dari pemerintah untuk mencapai tujuan dan kebijakannya.

Bagi gerakan koperasi kondisi yang demikian ini akan menciptakan dualisme dalam usaha pembangunan / pengembangan koperasi. Kondisi yang demikian ini banyak dialami oleh koperasi-koperasi pertanian di negara-negara Afrika. Koperasi-koperasi pertanian di negara-negara tersebut sedikit banyak merupakan subyek dari program comprehensive pemerintah yang dikaitkan dengan kebijakan pembanguan ekonomi dan sosialnya.

Dalam keadaan demikian masyarakat koperasi di satu pihak dihadapkan pada otoritas atau di lain pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pembangunan ekonomi dan sosialnya. Masing-masing pihak mempunyai harapan dan keinginan sendiri-sendiri yang ingin dicapainya. Koperasi yang berasaskan sukarela ingin mengembangkan dan membangun organisasi dan usahanya seperti yang diamanatkan oleh Rapat Anggota, di samping ada tujuan lain yang ingin dicapainya, dimana pengurus akan menentukan dan merumuskan kebijakannya, dengan berlandaskan pada asas-asas koperasi dan merujuk pada anggaran dasar koperasi. Kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan mikro dari rencana pembangunan koperasi (micropolic of cooperative development). Di lain pihak pemerintah dalam rangka pembanguan ekonominya, yang umunya mencakup pembanguan sektor pertanian (agricultural development), juga mengariskan kebijakan untuk mengembangkan koperasi-koperasi pertanian, kebijakan ini disebut sebagai macropolicy of cooperative development.

Permasalahan yang timbul adalah, dapatkah kebijakan dari rencana pengembangan koperasi tersebut dipertemukan dengan kebijakan macro dari rencana pengembangan koperasi? Atau bisakah kebijakan mikro dari rencana pengembangan koperasi tersebut sejalan dengan kebijakan dari pemerintah? Kedua-duanya baik pemerintah maupun gerakan koperasi tentunya mempunyai tujuan yang baik. Hanya sasarannya yang mungkin berbeda. Dalam hal keduanya mempunyai sasaran yang sama, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menggunakan koperasi sebagai alat untuk melakasanakan kebijakan nasionalnya.

Keadaan demikian pernah dialami oleh gerakan koperasi Indonesia, khususnya dengan Koperasi Unit Desa (KUD) meskipun peggunaan koperasi sebagai alat dari pemerintah untuk mencapai tujuan hanya bersifat parsial, yaitu ketika pemerintah mengguanakan KUD sebagai alat untuk mendistribusikan pupuk kepada petani, dengan harga bersaing. Bahkan untuk melaksanakannya KUD pada lini ke-4 (di tingkat desa) diberikan kedudukan monopoli untuk menyalurkan kepada para petani. Dalam hal campur tangan pemerintah telah memberikan hasil yang positif, kedua belah pihak tidak dirugikan, bahkan mereka mendapatkan keuntungan dan hikmahnya. Tetapi tidak jarang bahwa sasaran kebijakan mikro dari rencana pengembangan koperasi tersebut tidak sejalan dengan kebijakan makro dari rencana pengembangan sektor pertanian dari pemerintah. Misalnya kebijakan macro dari rencana pembangunan sektor pertanaian, pemerintah menjadikan perbaikan dari struktur produksi sebagai sasaran, sedangkan sasaran kebijakan mikro dari koperasi-koperasi pertanian adalah perbaiakan pemasarannya. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan bagi koperasi-koperasi yang bersangkutan, karena ini menyangkut masalah efisiensi koperasi.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: